19September2017

Home Komentar Pelaku Industri Media Massa Harus Melihat Kepentingan Bangsa Yang Lebih Luas

Pelaku Industri Media Massa Harus Melihat Kepentingan Bangsa Yang Lebih Luas

Tiga minggu yang lalu, tepatnya 9 April 2014, perhelatan besar bangsa Indonesia, Pemilihan Umum, telah berlangsung dalam suasana aman dan kondusif. Hasil hitung cepat quick count Rekapitulasi Suara Nasional yang dilakukan media Radio Republik Indonesia, RRI, sudah mencapai 90,5 persen dari data Tempat Pemungutan Suara amatan. Urutan tiga teratas masih dikuasai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 18,58 persen, Golongan karya 14,73 persen dan Gerakan Indonesia Raya 11,50 persen. Namun penghitungan cepat ini bukan hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum. Hasil resmi masih menunggu pengumuman KPU.

Keberhasilan perhelatan ini tidak terlepas dari peranan dan sikap media massa yang ikut andil mempengaruhi opini publik, dalam mengartikulasikan politiknya, dalam memilih pemimpin di masa mendatang yang akan menentukan arah perjalanan negeri ini. Sikap netralitas, objektifitas serta orientasi kepada kepentingan nasional menempatkan media massa sebagai sarana pendidikan politik yang penting bagi bangsa ini. Namun hal ini dapat terjadi jika para pelaku industri media massa mempunyai kesadaran untuk melihat kepentingan bangsa yang lebih luas.

Pertumbuhan partai politik dan media massa yang muncul bersamaan adalah hasil dari produk reformasi di negeri ini, dan keduanya menjadi tonggak sejarah  terpenting dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Peranan media massa yang demikian bebas diharapkan mampu memberikan akses informasi yang beragam. Informasi yang sedemikian massif mencoba mengambil perhatian masyarakat dan membentuk opini publik. Tidak terkecuali informasi politik yang berkaitan dengan persaingan antar partai politik maupun para calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres).

Media massa mempunyai peranan penting ketika para capres dan cawapres melirik peluang ini sebagai sarana menjembatani kesenjangan komunikasi politiknya untuk membentuk opini dan pencitraan. Media massa juga dimanfaatkan untuk sosialisasi visi misi capres dan cawapres guna menarik dukungan para konstituennya yang tersebar dalam jumlah besar.

Antara media massa dengan capres dan cawapres pada akhirnya muncul kesepakatan-kesepakatan komersial berupa iklan-iklan berbau politik. Kemudian terjadi kesenjangan, karena capres dan cawapres tertentu mempunyai hubungan khusus dengan media massa karena merekalah pemilik media massa tertentu. 

Para pemilik media massa yang ikut dalam kancah capres cawapres harus selalu bersikap dewasa dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Mereka hendaknya bersikap legowo ketika tidak terpilih dan kalah dalam ajang pemilihan presiden. Jangan sampai mereka ingin membalas lawan politiknya dengan memanfaatkan media yang dimiliki. Inilah pentingnya kesadaran para pelaku industri media massa untuk melihat kepentingan bangsa yang lebih luas.

Potensi besar yang dimiliki media massa dalam pendidikan politik bangsa harus selalu dimonitor para pengawasnya, yakni Komisi Penyiaran Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum maupun Komisi Pemilihan Umum. Jangan sampai potensi tersebut disalahgunakan sehingga mencederai pesta demokrasi pada bulan Juli mendatang, yakni pemilihan presiden dan wakil presiden. ANM

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Business Address

Jl. Merdeka Barat, Jakarta 4-5, 4th Floor

Jakarta 10110, Indonesia.

Phone: +62 21 3456 811,

Fax: +62 21 3500 990