22September2017

Home Komentar Perempuan Indonesia Dan Tujuan Pembangunan Milenium

Perempuan Indonesia Dan Tujuan Pembangunan Milenium

Hari ini, 21 April, kaum perempuan Indonesia merayakan Hari Kartini, yang  merupakan hari emansipasi perempuan   di negeri ini. Kartini adalah tokoh yang  dianggap pembuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk keluar dari ketertinggalan dari lawan jenisnya, laki-laki. Jasa Kartini mampu menempatkan kaum perempuan menjadi lebih maju dan bisa memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan laki-laki. Kini, bahkan  telah banyak perempuan Indonesia yang jauh lebih berhasil dari pada laki-laki di berbagai  bidang. Lapangan  yang digeluti perempuan pun kini sangat beragam, dari yang memang secara tradisional   banyak dilakukan perempuan, hingga yang biasanya didominasi laki-laki. Bahkan bidang politik pun mulai diminati perempuan, walaupun masih belum mencapai angka yang ditargetkan pemerintah.

Di tengah keberhasilan perempuan Indonesia di berbagai bidang, ternyata menjelang akhir Millenium Development Goals –MDGs  atau Tujuan Pembangunan Milenium pada 2015, muncul suatu simpulan  bahwa realisasi MDGs kurang optimal. Baru-baru ini, tanggal 10 hingga 22 Maret 2014, UN Commission on the Status of the Women (CSW) atau Komisi Status Perempuan di Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan pertemuan yang ke 58 di New York, AS. Pertemuan ini menghasilkan simpulan yang disepakati (agreed conclusions) mengenai “Tantangan dan Capaian dalam Implementasi,  terkait dengan Tujuan-tujuan Pembangunan Milenium bagi Perempuan dan Anak Perempuan”.  CSW-58 dihadiri 45 negara anggota PBB yang  menjadi  anggota CSW, termasuk Indonesia.  Secara terpisah pertemuan ini juga melibatkan 174 NGO atau LSM dari berbagai Negara di dunia yang berperan aktif memantau dan memberi masukan bagi CSW.

Catatan penting yang muncul  dari pertemuan CSW-58 adalah, ternyata selama ini MDGs dinilai tidak memberi perhatian yang cukup pada isu kekerasan terhadap perempuan.   Ditengarai ada persoalan ketidak-setaraan dan ketidak-adilan struktural, yang berakibat pada pencerabutan hak-hak perempuan. Salah satu yang paling mendasar adalah gagalnya penurunan jumlah kematian ibu melahirkan. Hal ini tak bisa dilepaskan dari persoalan kemiskinan, layanan kesehatan yang tidak komprehensif, perkawinan dini yang meresikokan hak reproduksi remaja. Catatan besarnya, walaupun banyak negara berjuang untuk mengoptimalkan MDGs, namun Komisioner Tinggi Dewan HAM PBB menilai, pelaksanaan MDGs di  berbagai negara gagal melindungi perempuan dan anak perempuan dari segala kerentanan yang berlapis.

MDGs memiliki delapan tujuan, lima di antaranya berhubungan dengan perempuan, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrim, pendidikan untuk semua, menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan kematian anak, serta mendorong kesetaraan jender dan memberdayakan perempuan. Terkait dengan kesimpulan yang telah disepakati dalam pertemuan CSW-58, Komisi Nasional Perempuan Indonesia mendorong bangsa Indonesia, khususnya negara sebagai pemangku kepentingan utama, untuk menindaklanjuti hasil CSW-58 ini dengan sungguh-sungguh. Komnas Perempuan juga menekankan pentingnya pelibatan representasi daerah, khususnya wilayah tertinggal,  untuk menjadi bagian dari DELRI (Delegasi RI) dalam pertemuan-pertemuan semacam CSW. Termasuk  juga  dalam proses-proses strategis lainnya agar ada akses pengetahuan dan pengalaman berimbang.

Jika mau mencermati capaian tujuan pembangunan milenium yang berakhir pada 2015, memang masih banyak target yang belum tercapai. Utamanya  yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesehatan ibu. Berbagai pihak, bukan hanya pemerintah, sebaiknya saling bekerjasama secara terus menerus. Agar MDGs terealisasi dan perempuan Indonesia dapat hidup sehat, sejahtera, dan melahirkan generasi penerus yang membanggakan. EGR

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Business Address

Jl. Merdeka Barat, Jakarta 4-5, 4th Floor

Jakarta 10110, Indonesia.

Phone: +62 21 3456 811,

Fax: +62 21 3500 990