Home Komentar Hubungan Amerika Serikat-Tiongkok Terusik

Hubungan Amerika Serikat-Tiongkok Terusik


Hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok sedikit terusik oleh pertemuan wakil presiden AS Joe Biden dengan Martin Lee dan Anson Chan,  dua juru kampanye pro-demokrasi Hong Kong, beberapa waktu lalu. Sedemikian sensitifnya pertemuan itu sehingga pemerintah Tiongkok pada Senin lalu (7/4) memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak campur tangan dalam urusan Hong Kong.

Apa yang membuat pemerintah Tiongkok marah atas pertemuan Joe Biden dengan kedua tokoh itu? Pada Jumat (5/4) Biden melakukan pembicaraan di Gedung Putih dengan pendiri partai oposisi Demokrat Hong Kong, Martin Lee, dan mantan orang nomor dua di pemerintahan Hong Kong, Anson Chan. Ini dilihat banyak pihak sebagai sebuah dukungan besar  yang tidak biasa terhadap  keduanya . Lee dan Chan memanfaatkan kunjungan mereka ke Washington pekan lalu  guna membahas upaya menentang campur tangan pemerintah Tiongkok yang semakin kuat terhadap Hong Kong. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Gedung Putih, Biden menggarisbawahi dukungan lama AS untuk demokrasi di Hong Kong.

Hong Kong yang merupakan wilayah bekas jajahan Inggris dan sekarang menjadi wilayah administratif khusus Tiongkok, berada pada masa reformasi politik yang kritis. Pemerintah Tiongkok menentang campur tangan negara manapun dalam urusan internalnya, termasuk Amerika Serikat.
Inggris mengembalikan Hong Kong kepada Tiongkok pada 1997 dengan kesepakatan bahwa Hong Kong dikenal sebagai pusat keuangan dan bisnis akan mendapatkan status semi-otonom dan kebebasan sipil yang permanen. Pemerintah Tiongkok telah menjanjikan pemilihan langsung kepala eksekutif Hong Kong pada 2017. Namun, kelompok pro-demokrat Hong Kong khawatir bahwa para pemimpin partai Komunis di Beijing akan mengontrol pilihan kandidat dalam pemilu.  Tentunya untuk mengamankan pejabat yang sejalan  dengan pemerintah Tiongkok.

Kekhawatiran kelompok pro-demokrasi Hong Kong ditolak pemerintah Tiongkok. Beijing mengatakan, selama 17 tahun sejak kembalinya Hong Kong, wilayah tersebut telah berhasil melaksanakan sistem kerangka satu negara. Sistem ini diklaim telah memberikan kontribusi dalam perkembangan sosial ekonomi dan demokrasi Hong Kong. Akibatnya, warga Hong Kong dapat menikmati hak demokrasi dan kebebasan yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Apakah benar, hak-hak tersebut sudah sepenuhnya diterima warga Hong Kong ? Terlepas dari ini semua, sebelumnya pemerintah Tiongkok juga telah mengecam janji-janji yang diberikan para pejabat negara asing untuk mendukung aktivis pro-demokrasi di Hong Kong. Pada September lalu, pemerintah Tiongkok telah mengecam komentar Menteri Luar Negeri Inggris Hugo Swire, yang mengatakan bahwa Inggris "siap mendukung dengan cara apapun yang bisa dilakukan" untuk demokrasi yang lebih besar di Hong Kong. Beijing menilai pernyataan pihak Inggris itu sebagai tindakan yang "tidak bertanggung jawab".

Dalam bahasa Indonesia ada pribahasa yang berbunyi "tidak ada asap kalau tidak ada api".  Artinya, tidak ada akibat bila tak ada sebab.  Protes muncul biasanya karena  apa yang terjadi belumlah  seperti yang  diharapkan. Pane

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Business Address

Jl. Merdeka Barat, Jakarta 4-5, 4th Floor

Jakarta 10110, Indonesia.

Phone: +62 21 3456 811,

Fax: +62 21 3500 990