Home Komentar Kesiapan Dan Kerja Semua Pihak Dibutuhkan Menjelang Pelaksanaan Open Sky 2015

Kesiapan Dan Kerja Semua Pihak Dibutuhkan Menjelang Pelaksanaan Open Sky 2015

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan 13 ribu lebih pulau, 6.000 di antaranya berpenghuni. Dengan kondisi geografis yang sangat luas, Indonesia sangat membutuhkan moda transportasi yang paling efisien dan berdaya jelajah cepat dan transportasi udara adalah jawabannya. Memang pengguna moda transportasi udara Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2008 hingga 2013, rata-rata pertumbuhan penumpang domestik 18 persen dan internasional 26 persen per tahun. Dengan jumlah penduduk 250 juta serta pertumbuhan kelas menengah yang pesat maka pertumbuhan penumpang domestik akan pasti terus meningkat pesat di masa yang akan datang. Inimerupakan potensi yang harus dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan Open Sky atau ASEAN Single Aviation Market  yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2015 .  Open Sky Policy (Kebijakan Ruang Udara Terbuka) telah ditindaklanjuti oleh Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Isinya, akan dibuka akses penerbangan bebas dari dan ke Indonesia.

Adanya ASEAN Open Sky 2015 akan mendatangkan keuntungan bagi Indonesia dari segi ekonomi. Kebijakan Open Sky diprediksi mampu menyumbang pendapatan produk domestik bruto hingga 7 triliun Rupiah dan juga meningkatkan jumlah tenaga kerja karena akan ada sekitar 30 ribu lapangan kerja baru. Pelaksanaan kebijakan ini  sangat menuntut kesiapan dan kerja sama dari seluruh pelaku industri dan regulator dalam negeri. Karena bila tidak, industri penerbangan asing  akan menikmati keuntungan ekonomi.  Disamping itu  pengaturan lalu lintas udara Indonesia pun akan jatuh ke tangan asing.

Untuk itu, pertama-tama yang perlu segera diperbaiki adalah, persyaratan minimum keamanan terbang internasional. Selain itu, sarana dan prasarana dalam dunia penerbangan yang masih kurang harus segera diperbaiki dan dilengkapi. Pengatur lalu lintas udara atau Air Traffic Control juga perlu diperbaiki agar kinerjanya dapat memenuhi syarat minimum dari aspek keamanan terbang internasional. Bila tidak,  maka, seperti yang telah ditetapkan oleh International Civil Aviation Organization,  wewenang pengaturan lalu lintas udara di atas kawasan wilayah kedaulatan Republik Indonesia akan diserahkan kepada Negara lain yang sudah lebih siap. Ini berarti  pengelolaan sistem pertahanan udara nasional akan menemukan kendala terutama dalam mengawasi daerah perbatasan udara dengan banyak negara lain. Brg.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Business Address

Jl. Merdeka Barat, Jakarta 4-5, 4th Floor

Jakarta 10110, Indonesia.

Phone: +62 21 3456 811,

Fax: +62 21 3500 990