Home Komentar Krisis Ukraina Dan Campur Tangan Rusia

Krisis Ukraina Dan Campur Tangan Rusia

Krisis di Ukraina yang semula hanya krisis dalam negeri, meningkat menjadi krisis  internasional, setelah Rusia sempat memasuki wilayah Semenanjung  Crimea. Aksi-aksi demonstrasi meningkat menjadi aksi berdarah menyusul serbuan pasukan militer yang menewaskan 100 orang. Kejadian ini memicu Parlemen Ukraina menurunkan Presiden Viktor Yanukovich. Pihak pemerintah sendiri mulanya ingin menekan pihak oposisi dengan tuduhan melakukan tindakan makar. Akhirnya Parlemen Ukraina menurunkan Pemerintahan Yanukovich. Kemudian  Yanukovich meminta perlindungan kepada Rusia.  Oleksandr Turchynov ditunjuk parlemen Ukraina menjadi Presiden sementara Ukraina, Minggu, 23 Pebruari 2014. Turchynov adalah sosok yang nyaris identik dengan "posisi kedua" sepanjang kariernya. Kubu oposisi memandang Turchynov, mantan tangan kanan mantan Perdana Menteri Yulia Tymoshenko, sebagai tokoh kompromi dengan ambisi politik kecil dan mempunyai loyalitas tinggi terhadap pemimpin oposisi.

Krisis yang melibatkan Rusia diawali dengan didudukinya Bandar Udara Crimea di ibu kota Simferopol oleh sekitar 50 orang bersenjata berseragam militer. Crimea adalah Republik Otonomi yang menjadi bagian dari Ukraina yang terletak di tepi Laut Hitam. Wilayah ini  berpenduduk warga Ukraina berbahasa Rusia yang menjadi pendukung Presiden Viktor Yanukovych yang kini memilih kabur ke Rusia, tulis Interfax  pada Jumat, 28 Pebruari 2014. Menurut media tersebut, kelompok bersenjata itu menggunakan tiga buah truk untuk tiba di bandara dan  mengibarkan bendera angkatan laut (AL) Rusia di bandara itu.

Ukraina menyiagakan penuh militer dan memanggil tentara cadangannya, setelah Majelis Tinggi Rusia memenuhi permintaan Presiden Vladimir Putin untuk menambah pasukan di Semenanjung Crimea, wilayah kedaulatan Ukraina. Perkembangan di sekitar Laut Hitam ini menimbulkan kekhawatiran terbukanya kembali konflik antara blok Barat dan blok Timur dalam skala lebih masif. 

Melihat keadaan di Crimea, Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama, hari Rabu, 5 Maret 2014, menelepon Perdana Menteri Inggris David Cameron dari Air Force One, dalam perjalanan ke Connecticut. Menurut pernyataan dari Gedung Putih, kedua pemimpin sependapat bahwa Rusia telah melanggar kedaulatan Ukraina. Barat berencana menjatuhkan sanksi kepada Rusia yang dianggap nyata-nyata melanggar  kedaulatan Negara yang mengajukan diri menjadi anggota Uni Eropa itu. Namun sehari sebelumnya Rusia menarik pasukannya dari Semenanjung Crimea.

Dalam krisis Ukraina, sikap Indonesia tetap menghormati kedaulatan kedua negara tersebut. Indonesia mendorong agar penyelesaian konflik ditempuh melalui jalur damai dan tetap menghormati hukum internasional. Untuk melindungi 60 Warga Negara Indonesia yang sebagian besar berada di Kiev,  Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan, Kedutaan Besar RI akan segera mengevakuasi mereka, menyusul invasi tentara Rusia di Semenanjung Crimea yang telah mengepung militer Ukraina dari berbagai sisi. Namun Indonesia belum berencana menarik para Diplomat dari negeri itu.

Sikap tersebut dapat dipahami mengingat politik luar negerinya yang Bebas dan Aktif. Selama krisis tersebut masih dapat diselesaikan melalui meja perundingan dan bukan dengan ancaman boikot ataupun ancaman senjata, maka perundingan dan diplomasi menjadi solusi terbaik penyelesaian krisis di Ukraina. BNP

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Business Address

Jl. Merdeka Barat, Jakarta 4-5, 4th Floor

Jakarta 10110, Indonesia.

Phone: +62 21 3456 811,

Fax: +62 21 3500 990