Home Komentar Pemilihan Kepala Daerah Langsung Layak Dipertahankan Walau Ada Kelemahan

Pemilihan Kepala Daerah Langsung Layak Dipertahankan Walau Ada Kelemahan

Sejak  Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 diberlakukan, pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan secara langsung. Ini  bisa dikatakan sebagai kembalinya kedaulatan di tangan rakyat. Sebelumnya, berdasarkan  Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, kepala daerah lebih banyak ditentukan oleh pemerintah pusat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hanya mengusulkan nama-nama calon kepala daerah dan kemudian kepala daerah tersebut dipilih oleh presiden dari calon-calon tersebut. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 terjadilah perubahan dalam pemilihan kepala daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kewenangan mutlak untuk memilih kepala daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Sayangnya sistem rekrutmen kepala daerah yang terbuka serta demokratis ini  juga sering dibarengi dengan praktek politik uang. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa calon kepala daerah selalu mengobral uang untuk membeli suara para anggota DPRD dalam pemilihan, serta untuk membiayai kelompok-kelompok sosial dalam rangka menciptakan opini publik.

Mekanisme Pemilihan kepala daerah secara langsung saat ini banyak dikritik. Karena berdasarkan pengalaman beberapa kali  muncul hal-hal  negatif seperti politik uang dan konflik horizontal. Konflik terbuka antar pendukung pun  kerap terjadi. Dari segi efisiensi biaya pun pemilihan ini  menghabiskan dana besar. Hal yang  memberatkan pemerintah daerah apalagi jika terjadi dua putaran. 

Berdasarkan pengalaman negatif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung, muncul wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah  secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Daerah kabupaten/ kota. Salah satu isu penting yang masih alot dibahas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, di  DPR adalah mekanisme pemilihannya.

Bila DPR memutuskan untuk  kembali ke sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung maka itu merupakan sebuah langkah mundur dalam demokrasi. Karena, sesungguhnya, pemilihan secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik untuk menuju pada kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Para kepala daerah yang dipilih oleh rakyat akan mempertanggung-jawabkan kinerjanya  kepada rakyat, karena rakyat yang memiliki kedaulatan. Brg.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Business Address

Jl. Merdeka Barat, Jakarta 4-5, 4th Floor

Jakarta 10110, Indonesia.

Phone: +62 21 3456 811,

Fax: +62 21 3500 990