Home Komentar Sertifikasi Halal, Tanggungjawab Siapa?

Sertifikasi Halal, Tanggungjawab Siapa?

 

Seminggu belakangan ini, ramai diperbincangkan masalah sertifikat halal yang selama ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebuah majalah mingguan yang terbit di Indonesia, dalam sebuah laporan khusus, mengungkapkan adanya kasus gratifikasi  dari beberapa perusahaan pemberi label halal di Australia dan Amerika Serikat  kepada MUI dalam mengeluarkan sertifikat halal tersebut. Ketua MUI, Amidhan Shaberah, membantah hal ini namun mengatakan, karena MUI bukan penyelenggara Negara, kalaupun ada pemberian  hal ini tidak bisa disebut sebagai korupsi.

Sebenarnya suara di DPR pun tidak seragam menanggapi hal ini. Sebagian besar fraksi yang ada di DPR menolak sertifikasi halal dimonopoli MUI dengan alasan tak dapat diaudit, karena MUI adalah lembaga swasta. Namun Fraksi Partai Amanat Nasional menolak penghapusan peran MUI untuk sertifikasi halal. Fraksi yang satu ini justru menganggap peran MUI harus diperkuat, karena majelis ini memiliki sarana dan prasarana untuk menyelidiki kehalalan suatu produk, dan pengalaman lebih dari 20 tahun dalam proses sertifikasi halal ini.

Melihat contoh Negara lain, menurut Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, sertifikat semacam ini sebaiknya  dikeluarkan oleh suatu  badan khusus. Pemerintah memang  berencana membentuk badan baru untuk menangani sertifikasi halal. Sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) yang masih dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Kementerian Kesehatan RI menginginkan RUU tersebut menunjuk pemerintah maupun lembaga khusus yang secara resmi bertugas mengeluarkan sertifikat halal.

Tampaknya, hanya  untuk sekedar  memperoleh produk halal pun masyarakat masih harus dibingungkan, terutama dengan pemberitaan media akhir-akhir ini. Padahal, masih banyak masalah yang memusingkan kepala bangsa ini  mulai dari bencana alam, melonjaknya harga pangan  akibat bencana, biaya tinggi pendidikan, dan setumpuk masalah lainnya. Memang, bagi mayoritas warga Negara Indonesia yang beragama Islam,  pernyataan tentang  halal tidaknya sebuah produk penting. Karena  menentukan apakah produk tersebut dapat dikonsumsi atau tidak. Ketidakpastian apakah sebuah produk halal atau tidak akan membuat masyarakat yang membutuhkannya waswas dalam mengkonsumsinya.

Sebenarnya soal ‘halal’ sudah diatur sebelumnya dalam UU Pangan Nomor 18/2012 dan UU Perlindungan Konsumen Tahun 1999, lengkap dengan penanganan bila terdapat pelanggaran. Dalam kedua Undang-Undang tersebut jelas dikatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal yang dipersyaratkan terhadap pangan. Jadi jelas, pemerintahlah yang bertanggungjawab terhadap masalah halal ini. Egr

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Business Address

Jl. Merdeka Barat, Jakarta 4-5, 4th Floor

Jakarta 10110, Indonesia.

Phone: +62 21 3456 811,

Fax: +62 21 3500 990