Home Komentar Undang-Undang Desa Wujudkan Masyarakat Yang Adil-Makmur

Undang-Undang Desa Wujudkan Masyarakat Yang Adil-Makmur

Rancangan Undang-Undang Desa telah disahkan menjadi Undang-Undang Desa  Pada 18 Desember 2013 dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani pengesahan tersebut pada 15 Januari  2014.

Menurut Undang-Undang Desa tersebut, sebuah desa akan memperoleh dana sekitar 1,4 milyar rupiah per tahun. Dana ini  bisa   dipakai untuk membangun infrastruktur jalan atau jembatan maupun memperbaiki pelayan publik lainnya. Undang-Undang Desa ini memberikan kebebasan kepada desa-desa untuk mengelola dana dengan pendampingan dari pemerintah kabupaten/kota untuk pembangunan desa. Harapannya, agar desa-desa lebih berperan dan lebih maju.

Untuk ukuran desa, tentulah dana sebanyak 1,4 milyar tersebut tergolong besar. Banyak pihak yang meragukan kesiapan perangkat desa atau sumber daya manusia di desa dalam mengelola dana sebesar itu.

Undang-Undang Desa ini memang baru  akan resmi diberlakukan mulai awal tahun 2015, karena masih menunggu Peraturan Pemerintah untuk teknis pelaksanaannya. Adanya tenggang waktu satu tahun ini bisa digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di desa-desa. agar bisa mengelola dana tersebut. Pelatihan-pelatihan secara bertahap perlu dilakukan kepada para  perangkat desa.  Mereka  perlu diberi pemahaman agar tidak terjadi salah pengertian atau salah persepsi dalam pengelolaan dana pemerintah. Harus ada  sosialisasi lebih mendalam tentang sumber dana, bagaimana mengelolanya, dan apa resiko hukum yang dapat timbul jika salah dalam pengelolaannya.

Potensi penyelewengan terhadap dana memang  sangat besar mengingat besarnya anggaran yang diberikan. Kecilnya gaji yang diterima oleh aparat desa bisa menjadi penyebab aparat desa tergiur untuk menyalahgunakan dana untuk kepentingan pribadi.  Namun potensi penyelewengan ini  dapat  dicegah dengan adanya pengawasan yang baik.  Badan Permusyawaratan Desa, sebagai representasi masyarakat desa,   harus bisa menunjukan perannya. Dengan demikian  dimungkinkan adanya pengawasan yang baik dalam pengelolaan dana pemerintah tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa selama ini hanya menjadi lembaga formalitas di desa-desa. Perannya tidak tampak karena mungkin tidak tahu mengenai mekanisme kerja dan pembagian kerjanya. Oleh karena itu perlu diberikan pemahaman kepada Badan Permusyawaratan Desa agar menyadari  perannya di desa. Selain itu, masyarakat desa pun  perlu terlibat dalam pengawasan penggunaan dana. Mulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pembahasan program pembangunan desa,  hingga realisasi penggunaan anggaran. Semuanya  wajib dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa. Dengan demikian peruntukan dana 1,4 trilyun untuk desa benar-benar tepat sasaran, untuk  memajukan dan menyejahterakan masyarakat desa.  Sehingga masyarakat desa tidak perlu datang ke kota besar untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Brg

 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Business Address

Jl. Merdeka Barat, Jakarta 4-5, 4th Floor

Jakarta 10110, Indonesia.

Phone: +62 21 3456 811,

Fax: +62 21 3500 990