22September2017

Home Berita Pemimpin Harus Tegas Dan Adil

Pemimpin Harus Tegas Dan Adil

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama,  Said Aqil Siroj, mengatakan kriteria pemimpin menurut Islam di antaranya adalah tegas, berani, adil, dan pintar.Hal itu dikatakan Said Aqil saat memberikan sambutan dalam acara Urun Rembug Kepemimpinan Nasional Perempuan yang digelar Fatayat Nahdlatul Ulama, di Jakarta, Kamis. Menurut dia, dalam kitab klasik al-Ahkam al-Sultoniah karya Imam Mawardi disebutkan tujuh kriteria pemimpin, yaitu adil, berilmu pengetahuan, sehat jasmani, bersih, cerdas, berani, dan tegas.Sebagai organisasi kemasyarakatan, katanya, Nahdatul Ulama tidak terlibat dukung mendukung calon presiden yang merupakan wilayah partai politik.Namun, kata dia, Nahdatul Ulama yang turut mendirikan Indonesia, tetap memiliki kewajiban untuk mengawal negara, mencapai cita-cita mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam mencapai tujuan bernegara itu, kata Said Aqil, faktor kepemimpinan nasional juga menjadi hal yang penting.Ant.25.04’14

RUU Pemerintahan Daerah lebih Tajam

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Kamis, mengatakan, Rancangan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disusun lebih tajam dengan menerapkan sanksi bagi kepala daerah yang membangkang peraturan.Hal itu dikatakan Gamawan Fauzi, usai membuka Seminar Nasional Hari Otonomi Daerah, di Jakarta. Pengaturan sanksi terhadap kepala daerah tersebut disusun karena dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah saat ini Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementrian dalam negri, tidak memiliki kewenangan langsung terhadap daerah. Ia mengatakan, Mekanisne yang berjalan selama ini, jika ada kepala daerah yang melanggar peraturan dan etika, penyelesaiannya melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kemudian diusulkan ke Mahkamah Agung melalui pengadilan tinggi di daerah tersebut. Hal itu, menurut Gamawan, bertentangan dengan semangat desentralisasi yang ada di Indonesia. Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan mengatakan konsep pemberian sanksi setidaknya ada tiga tahap, bagi kepala daerah yang membangkang. Pertama, kepala daerah yang tidak mengikuti peraturan perundangan bisa diberi sanksi teguran oleh pejabat atasannya. Kedua, sanksi yang diberikan bisa berupa pemberhentian sementara dan Ketiga, adalah sanksi pemberhentian tetap kepada kepala daerah yang tidak menaati peraturan. Dengan pengaturan sanksi di Rancangan Undang-Undang Nomor tersebut, diharapkan, ketidakpatuhan kepala daerah, khususnya di tingkat kabupaten-kota, dapat diminimalisir.Ant.25.04’14

RI-Malaysi Targetkan Nilai Perdagangan 30 M USD pada 2015

Indonesia dan Malaysia telah sepakat untuk meningkatkan hubungan perdagangannya. Demikian disampaikan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato’ Seri Zahrain Mohammed Hashim seusai menghadiri acara Forum Diplomatik Kamis di Jakarta. Menurut Dato Seri, kedua negara menargetkan nilai perdagangan sebesar 30 milyar dolar Amerika Serikat pada tahun 2015.

Secara bilateral, para pemimpin kedua negara telah berdiskusi dan kami mencapai target perdagangan senilai 30 milyar dolar Amerika Serikat. Saat ini perdagangan Indonesia dan Malaysia baru mencapai 20 milyar dolar Amerika Serikat//


Duta Besar Dato Seri mengatakan produk utama impor Malaysia dari Indonesia yaitu batu bara, minyak dan gas serta beberapa produk pertanian Sementara itu, perdagangan Malaysia lebih banyak didominasi produk elektronik dan jasa industri. Selain perdagangan, menurutnya Malaysia juga telah berinvestasi di Indonesia dalam berbagai sektor diantaranya perkebunan, minyak dan gas, jasa dan keuangan serta telekomunikasi. Nilai investasi Malaysia di Indonesia berkisar 7 hingga 8 milyar dolar Amerika Serikat. Sepsha

Manggis Indonesia Segera Tembus Turki

Negara tujuan ekspor buah manggis terus bertambah.  Setelah akhir tahun lalu, manggis berhasil masuk ke pasar Selandia Baru, dalam waktu dekat, buah manggis Indonesia juga akan diekspor ke Turki. Direktur jenderal Pengeloan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian  Emilia Harahap di Jakarta baru-baru ini mengatakan, ekspor manggis akan mulai dilakukan pada bulan Mei 2014. Berhasilnya manggis Indonesia masuk ke Turki tak lain dari permintaan dari Turki yang sebelumnya telah datang ke Indonesia dan menyatakan minatnya untuk mengimpor manggis dari Indonesia. Menurut Emilia, tidak hanya manggis, rencananya pemerintah bakal mengekspor buah nanas, mangga dan pisang  ke Turki. Ia mengatakan, Manggis rupanya mendapat perhatian lebih dari negara-negara Eropa. Komp.25.04’14

Kedaulatan Hambatan Utama Komunitas Asean 2015

Kedaulatan Negara menjadi hambatan utama dalam pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Demikian disampaikan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato’ Seri Zahrain Mohammed Hashim seusai menghadiri Forum Diplomatik yang diselenggarakan RRI World Service Voice of Indonesia/ Kamis di Jakarta. Menurut  Dato Seri Zahrain , ada beberapa negara anggota ASEAN perlu melakukan pertahanan dan proteksi.

Permasalahan utama/ pada dasarnya yaitu kedaulatan// Karena saat ini terdengar isu bahwa ada beberapa negara anggota yang membutuhkan pertahanan dan proteksi// Tetapi seiring waktu berjalan/ permasalahan tersebut akan teratasi// Tahun depan merupakan titik awal realisasi Komunitas ASEAN/ dan proses akan terus berjalan// Proses ini bukan langsung berhenti/ tetapi proses berkelanjutan// Ide saya adalah untuk membuat orang-orang mengerti// Tidak hanya melalui media tetapi juga melalui sekolah// Anak-anak muda harus diajarkan segala sesuatu mengenai ASEAN/ dan bagaimana pentingnya ASEAN di kawasan ini/ dan bagaimana menghadapi tantangan secara global//
Jadi/ saya rasa ini harus dimulai dari anak muda//

Dato Seri Zahrein Mohammad Hashim menambahkan  upaya untuk mengatasi hambatan perdagangan di kawasan ASEAN telah dimulai sejak tahun 90an yaitu dengan penguarangan bea masuk. Dikatakan, saat ini hambatan tarif-pun telah dihilangkan di kawasan ASEAN// Produk Domestik Bruto ASEAN yaitu 3 trilyun dolar Amerika Serikat dan Investasi Luar Negeri Langsung yaitu 130 milyar dolar Amerika Serikat. Sepsha

 Tiga Pilar ASEAN Community 2015

Pemerintah Indonesia secara umum telah siap menghadapi ASEAN Community atau Komunitas ASEAN 2015 yang mulai berlaku tahun depan bagi seluruh negara anggotanya. Dalam ASEAN Community 2015 itu terdapat tiga pilar utama yang akan menjadi fokus kerjasama negara anggota ASEAN yaitu pilar keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Iwan Suyudhie Amri, kepada RRI World Service seusai mengisi acara Diplomatic Forum di Gedung RRI Jakarta Kamis (24/04) mengatakan dari tiga pilar ASEAN Community 2015, saat ini Indonesia telah mempersiapkan diri di tiga pilar tersebut terutama di pilar ekonomi yang telah mencapai angka 84 koma 4 persen jauh di atas rata-rata target ASEAN yaitu 79 koma 4 persen.

‘’ (Untuk ekonomi misalnya, kita itu sudah 84 koma 4 persen, sementara rata-rata ASEAN itu 79 koma 4 persen. Jadi sebenarnya Indonesia kalau dari sisi scorecard ekonomi di atas rata-rata ASEAN, tetapi kalau di antara ASEAN-ASEAN sendiri, dibandingkan antar negara memang scorecard kita tidak terlalu tinggi, tetapi kita di atas rata-rata ASEAN. Mengapa demikian? Karena itu problem-problemnya banyak di soal ratifikasi)’’  

Lebih lanjut, Iwan Suyudhie Amri menjelaskan ada beberapa masalah yang sedang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam menyongsong ASEAN Community 2015 antara lain masalah ratifikasi dari berbagai nota kesepahaman yang proses domestiknya di masing-masing negara anggota ASEAN berbeda-beda, ada yang melalui parlemen seperti di Indonesia dan ada juga yang tidak harus melalui parlemen. Selain itu, lanjut Iwan, masalah lain yang sedang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dan merupakan masalah kunci dalam menyongsong ASEAN Community 2015 adalah bagaimana meningkatkan daya saing nasional khususnya dalam bidang konektifitas yaitu infrastruktur dan efisiensi birokrasi. Menurut Iwan, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia akan jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam menyelesaikan masalah infrastruktur yang akan menghubungkan ribuan pulau di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, dua pilar lain yang terus ditingkatkan pencapaiannya oleh pemerintah Indonesia dalam menyongsong ASEAN Community 2015 adalah pilar sosial budaya yang saat ini baru mencapai 80 persen dan pilar poltik keamanan di angka 20 persen. Lalu Viqran Shink Khan

Imigrasi Belum Tempatkan Petugas di Perbatasan Papua Nugini

Kantor Imigrasi Jayapura hingga kini belum menempatkan kembali petugasnya di daerah perbatasan Republik Indonesia-Papua Nugini akibat alasan keamanan. Hal itu dikatakan  Kepala Kantor Imigrasi Jayapura Gardu Tampubolon kepada Antara di Jayapura, Jumat. Ia mengatakan, para petugas imigrasi yang bertugas di Skouw dipindahkan ke Hamadi hingga batas waktu yang belum dapat dipastikan. Tampubolon mengatakan, Aktivitas penduduk antarkedua negara tetap berlangsung, namun dilakukan melalui laut yang dinilai lebih aman. Selain petugas imigrasi yang belum ditempatkan di Skouw, hingga kini pasar perbatasan juga belum beroperasi. Padahal, pasar yang menjadi tujuan utama warga Papua Nugini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu, perputaran uang setiap bulannya mencapai 3 miliar hingga  5 miliar rupiah. Pagar perbatasan Republik Indonesia-Papua Nugini ditutup sejak 5 April lalu akibat kontak tembak antara aparat keamanan dengan kelompok sipil bersenjata.Ant.25.04’14

Presiden Berikan Penghargaan ke Pemda Berprestasi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan penghargaan tertinggi kepada pemerintah daerah yang berprestasi. Anugerah itu diberikan pada rangkaian peringatan Hari Otonomi Daerah ke-16 di Istana Negara, Jumat. Presiden menganugerahkan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Parasamya Purnakarya Nugraha kepada pemerintah daerah yang menunjukkan karya tertinggi pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada 10 pemerintah daerah yang dianggap memiliki kinerja terbaik selama tiga tahun terturut-turut sejak 2009 hingga 2012 menurut hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah  terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahjan daerah..  Provinsi, kabupaten, dan kota yang mendapatkan penghargaan tertinggi dari pemerintah itu antara lain: Provinsi Jawa Tengah,  Provinsi Sulawesi Selatan, kota Pacitan, Propinsi Jawa Timur,  Kota Depokdan kota Tangerang. Ant.25.04.14 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Business Address

Jl. Merdeka Barat, Jakarta 4-5, 4th Floor

Jakarta 10110, Indonesia.

Phone: +62 21 3456 811,

Fax: +62 21 3500 990