22September2017

Home Berita Penetapan Tersangka Tidak Berdasarkan Pertemuan Tertutup

Penetapan Tersangka Tidak Berdasarkan Pertemuan Tertutup

Anggota Komisi Tiga Dewan Perwakilan Rakyat RI, Fahri Hamzah, di Jakarta, Selasa mengatakan, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak boleh didasarkan pertemuan terbatas dan tertutup yang tidak tunduk kepada prosedur dalam hukum acara pidana dan prosedur hukum yang berlaku dan disahkan. Sebab kalau tidak, hal ini akan membuat munculnya dugaan lain yang menjadi motif keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti dikutip dari Antara, menurut Fahri, Komisi Pemberantasan Korupsi harus menjelaskan secara terbuka dan jelas dasar-dasar dan langkah-langkah penetapan seseorang sebagai tersangka. Hal ini memang penting karena Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan yang lebih dan kalau tidak diawasi ketat akan dapat disalahgunakan. ant.23.04.2014

Perempuan Di Parlemen Meningkat

Mantan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI, Nining Indra Shaleh, di Jakarta, Selasa mengatakan, keterwakilan perempuan di parlemen terus meningkat. Menurut dia, hal ini juga karena diatur oleh undang-undang tentang 30 persen keterwakilan calon anggota legislatif perempuan. Seperti ditulis Republika, Nining berharap, dengan semakin banyaknya calon anggota legislatif perempuan, keterwakilan perempuan di parlemen juga akan meningkat. Ia menambahkan, dengan meningkatnya jumlah keterwakilan perempuan di parlemen, maka perempuan bisa memberikan pengaruhnya dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan di DPR RI. Rep.23.04.2014

Koalisi Partai Politik Harus Untuk Kepentingan Pembangunan Bangsa

Sejumlah  Partai politik saat ini masih menentukan koalisi untuk menetapkan calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden Juli 2014 mendatang. Menanggapi hal tersebut   Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, saat dikonfirmasi RRI – VOI di Gedung  LIPI Jakarta, Selasa mengatakan, koalisi yang dilakukan partai politik harus mencerminkan kepentingan bangsa Indonesia ke depannya.  Dikatakannya, koalisi tersebut diharapkan tidak hanya untuk kepentingan pembagian kekuasaan.

“Tentu sikap yang paling penting dikedepankan adalah mengutamakan kepentingan publik. Artinya koalisi itu berbasis pada kesamaan platform, kesamaan agenda untuk pembenahan  bangsa kita ke depan. Jangan semata – mata untuk kepentingan politik jangka pendek. Artinya jangan semata – mata untuk bagi – bagi kekuasaan, itu yang paling penting”

Selain itu, Syamsuddin Haris mengatakan, partai politik yang berkoalisi diharapkan mampu mengedepankan kesamaan tujuan dalam rangka pembenahan permasalahan bangsa seperti masalah ekonomi, sosial, budaya, hukum, politik dan lain sebagainya. Ahmad  Faisal.23.04.2014

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Business Address

Jl. Merdeka Barat, Jakarta 4-5, 4th Floor

Jakarta 10110, Indonesia.

Phone: +62 21 3456 811,

Fax: +62 21 3500 990