Home Berita Wapres: Pebisnis Industri Penyiaran Harus Patuhi Aturan Main

Wapres: Pebisnis Industri Penyiaran Harus Patuhi Aturan Main

Wakil Presiden Boediono mengatakan, frekwensi penyiaran sebagai aset terbatas milik publik harus dimanfaatkan dengan sistem pengelolaan yang mendukung kemaslahatan bersama. Laman Sekretariat Kabinet melaporkan, Wapres Boediono meminta pebisnis yang bergerak di industri penyiaran harus memahami misi bersama penyiaran di Indonesia, dengan mematuhi aturan main bersama terutama masalah isi. Wapres saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia di Jambi, Selasa mendukung dilakukannya revisi terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang  Penyiaran sebagai upaya untuk merumuskan kembali wewenang para pemangku kepentingan industri penyiaran. Ia berharap, revisi ini akan menjadikan Komisi Penyiaran Indonesia yang mampu menjaga independensi dan bebas dari intervensi eksekutif, legislatif maupun bisnis. setkab.23.04.2014

Perhutani Ekspor Perdana Produk Getah Pinus

Perum Perhutani melalui Perhutani Pine Chimical Industry di Pemalang, Jawa Tengah, mengekspor perdana 13,6 ton produk Alphapinene kualitas kemurnian minimal 97,5 persen ke India. Direktur Utama Perhutani, Bambang Sukmananto, mengatakan, proses produksi Alphapinene ini teknologinya sederhana, tetapi Perhutani justru memperoleh nilai tambah cukup tinggi dibandingkan bila hanya mengekspor dalam bentuk terpentin. Bambang Sukmananto melalui keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa menambahkan, sebagai urutan ke tiga produsen derivat Gondorukem dan Terpentin di dunia, Perhutani baru menembus 10 persen. Ia berharap, dengan bahan baku getah Pinus yang ada dan pengolahan sampai derivatnya, maka Perhutani ke depan akan menjadi pelaku bisnis industri pine chemical penting di dunia. Alphapinene dihasilkan dari proses lanjutan getah pinus dan merupakan bahan baku untuk industri minyak, cat, dan tinta mesin cetak. Ant.23.04.2014

Mendikbud Minta Sekolah Internasional Patuhi Aturan Di Indonesia

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh meminta agar seluruh sekolah internasional yang beroperasi di Indonesia harus mematuhi aturan di Indonesia, termasuk memiliki izin dan menggunakan kurikulum nasional. Nuh mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melakukan evaluasi ke seluruh sekolah-sekolah internasional di Indonesia, termasuk Jakarta International School –JIS. Republika, Selasa melaporkan, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penutupan Pendidikan Anak Usia Dini  yang Diselenggarakan oleh Yayasan Jakarta International School, Nuh menjelaskan, Taman Kanak-kanak JIS memang ditutup dan dilarang menerima siswa baru. Namun sekolahnya belum dibubarkan. Karena, JIS harus menyelesaikan proses pembelajaran tahun pelajaran 2013/2014. Rep.23.04.2014

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Business Address

Jl. Merdeka Barat, Jakarta 4-5, 4th Floor

Jakarta 10110, Indonesia.

Phone: +62 21 3456 811,

Fax: +62 21 3500 990