Kepentingan Umum
Regulasi Penyiaran dan Penyensoran Film di Indonesia
Regulasi Penyiaran dan Penyensoran Film di Indonesia
Senin, 03 May 2010 14:03
Jakarta - Indonesia saat ini telah memiliki dua Lembaga yang bertugas membuat regulasi di Bidang penyensoran Film dan Penyiaran, kedua Lembaga tersebut yaitu Lembaga Sensor Film RI (LSF) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Lembaga - lembaga ini menjadi pintu gerbang pengawasan bagi arus lalu lintas film dan program-program siaran asing yang masuk ke Indonesia maupun yang di produksi di dalam negeri.
Kebebasan berekspresi yang telah di jamin oleh konstitusi tetap menuntut dipatuhinya norma serta nilai-nilai moralitas untuk tetap dijadikan sebagai bingkai dalam membangun karakter bangsa. Derasnya arus budaya asing serta kompetisi dari berbagai budaya lokal yang terwujud dalam bentuk sinema perfilman perlu untuk terus di kawal dan di awasi agar tidak menimbulkan dampak yang berakibat pada bergesernya nilai-nilai karakter bangsa Indonesia.
Menurutnya Lembaga Sensor Film melihat yang pertama yaitu dari sisi agama, kemudian ada dari segi ideology politik, dan kemudian dari segi sosial budaya dan dari segi ketertiban umum. "Keempat kategori inilah yang menjadi landasan utama ketika Lembaga Sensor Film harus menilai terhadap satu produk dan menjadi rambu-rambu utama sebelum suatu produk itu ditayang kepada masyarakat." katan
Sementara itu Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sasa Djuarsa Senjaya kepada Media di Jakarta menjelaskan, terkait dengan hubungan penyiaran dan penyensoran film serta produknya, Komisi Penyiaran Indonesia selalu berkoordinasi dengan Lembaga Sensor Film terutama didalam hal penyiaran produk-produk perfilman.
| < Sebelumnya | Selanjutnya > |
|---|
Cari
Sedang Online
Fans Facebook
VOI - Voice Of Indonesia
Lokasi:
Jl. Medan Merdeka Barat 4-5, 4th Jakarta, 10110
Indonesia
Telephone :
+62-21-3456811
+62-21-3500990 FeedBack: feedback@voi.co.id
Live Streaming
AV Tersedia
- 1
Tajuk Utama
-
Hatta: Tambah Fasilitas Pipanisasi Pelabuhan Belawan Medan - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa meminta PT (Persero) Pelabuhan Indonesia...
-
Zakat Potensial Atasi Kemiskinan Indonesia Maupun Dunia Jakarta- Sekretaris Jenderal Dewan Zakat MABIMS, Tulus mengatakan, zakat memiliki potensi untuk mengatasi...
-
JK Yakin Presiden Tak Setuju Amendemen Pasal Kepresidenan Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan mengamendemen...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5